Evaluasi 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf

Catatan : Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, DR Hinca IP Pandjaitan XIII

Kita semua menyadari bahwa kepemimpinan Jokowi-Ma,ruf tidaklah mudah karena harus berhadapan dengan Pandemi Covid-19. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak semerta-merta menjadi alasan pemaaf bagi beberapa kritik yang ditujukan kepada pemerintah. Memang banyak catatan yang perlu diperbaiki dalam rangka menghadirkan penyelenggaraan negara yang baik.

Misal perihal Indeks Demokrasi yang cenderung menurun. Pada tahun 2020 skor Indeks Demokrasi Indonesia mencapai titik terendah dalam satu dekade terakhir yakni hanya sebesar 6,3 dan menempati peringkat 64 dari 167 negara dunia. Ini adalah kritik yang harus diperbaiki dengan memastikan kebebasan berpendapat dihargai tanpa ada ancaman pidana menanti.

Indeks Demokrasi juga berkaitan erat dengan sejauh mana sikap negara mengatasi kritik yang datang silih berganti. Angka represi aparat dalam berbagai macam aksi  masyarakat juga perlu diturunkan kalau perlu dihilangkan. Jika kita berkaca pada laporan Amnesty International pada Desember 2020 lalu yang menemukan 402 orang menjadi korban kekerasan aparat dalam demonstrasi Omnibus Law tahun lalu. Tentu ini menjadi catatan Presiden agar memperbaiki pola negara dalam menyikapi aksi dari masyarakat.

Selain itu juga kita bisa mengevaluasi Indeks Persepsi Korupsi yang terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2020 kita mengalami kemerosotan yang begitu tajam. Menurut laporan dari Transparency International Indonesia turun peringkat menjadi 102 dari 187 negara dengan skor 37. Kita bahkan kalah dengan Timor-Leste yang mengantongi skor 40.

Ini menunjukan ada penurunan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi. Jika hal ini terus dibiarkan tentu akan mengarah kepada delegitimasi pemerintahan. Semakin publik tidak percaya, semakin besar ancaman ketidakstabilan.

Meskipun begitu kita juga patut memuji penyelenggaraan PON XX Papua 2021 berlangsung sukses dan hebat. Kesuksesan ini menjadi simbol kebangkitan Bangsa Indonesia dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Salah satu sinyal baik yang hadir dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Demokrat terus mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang kurang pas atau pelaksanaannya belum maksimal. Jika Presiden Jokowi pernah berujar akan memimpin tanpa beban karena menjadi periode terakhirnya. Kami justru melihat sebaliknya, dalam rangka meninggalkan legacy yang baik, Presiden harus penuh dengan tanggung jawab dalam menyelesaikan catatan minor yang sudah disematkan. Baik itu Indeks Demokrasi, Indeks Persepsi Korupsi, maupun situasi Ekonomi adalah tanggung jawab besar pemimpin untuk memperbaikinya. (*****)