PosRoha.com | Medan, Pemerintah diminta hadir serta peduli bagi kebangkitan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan. Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kiranya memberikan kemudahan dan tidak menggunakan pihak ketiga sebagai kolektor yang terkesan anarkis dan brutal.
“Kita minta pihak OJK mempertimbangkan dan mampu mengatasi tunggakan kredit serta memberikan kemudahan berikutnya bagi pelaku UMKM. Apalagi situasi pandemi Covid 19 saat ini berbagai masalah timbul bagi setiap usaha,” ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST (foto) disela sela acara Bimtek yang digelar Partai Gerindra terkait peningkatan kafasitas DPRD se Sumut di Hotel Santika Medan, Senin (20/12/2021).
Disampaikan Haris Kelana, agar perekonomian cepat tumbuh kembali yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid 19. Dianya menyoroti masalah debitur dan kreditur. Haris Kelana berharap agar pihak OJK harus jernih melihat menyikapi berbagai permasalahan.
“Saat ini OJK patut memberikan kemudahan pinjaman bahkan bantuan dana segar kepada pelaku usaha. Bukan malah menggunakan pihak ke tiga sebagai leasing menguber nasabah hingga kejalanan,” tandas Haris yang saat ini duduk di Komisi II DPRD Medan membidangi kesejahteraan.
Menurut Haris, pemerintah pusat sudah memberikan kebijakan bahwa tindakan para pihak leasing yang menggunakan tangan pihak ke tiga membentuk depkolektor secara brutal di jalan maupun ke rumah adalah merupakan pelanggaran hukum.
Untuk itu, pihak debitur di daerah daerah yang selama ini banyak melanggar kiranya dapat merubah pola. “Jangan karena masyarakat awam tidak paham soal hukum lantas diuber uber. Pihak debitur harus dapat menyikapi tentang kebijakan pemerintah,” tandas Haris. (lamru)
More Stories
Hentikan Tawuran, Hadi Suhendra Ajak Warga Belawan Bangkit dari Kesulitan Ekonomi
Lily MBA Minta Warga Dukung Program Kebersihan, Realisasikan Pembentukan Bank Sampah di Setiap Lingkungan
Paul MA Simanjuntak Ingatkan Warga Medan Tertib Adminduk dan Data Valid