Verifikasi Ulang Kepling Titi Papan Nyaris Ricuh, Warga Tetap Tolak Kepling dan Ancam Demo Besar-besaran

PosRoha.com | Medan, Pertemuan puluhan warga dengan aparat ASN Pemko Medan terkait penolakan Kepling 13 dan 14 di kantor Lurah Titi Papan, Kecamatan Medan Deli nyaris ricuh, Selasa (3/6/2025). Pasalnya, agenda pertemuan verifikasi ulang berkas dukungan terhadap Kepling 13 dan 14 dan tuntutan evaluasi kembali SK Kepling tidak direspon.

Warga kesal, rekomendasi Komisi 1 DPRD Medan pada bulan lalu untuk dilakukan verifikasi ulang dukungan Kepling 13 dan Kepling 14 tidak transparan. Warga pun menyatakan tetap menolak Kepling dimaksud dan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Walikota Medan secara besar besaran.

Dari amatan vidio yang beredar, kegaduhan terjadi ketika perwakilan kecamatan menyatakan bahwa Kepling 13 terkait dugaan pemerasan hanya akan diberi peringatan dan bukan dicopot. Mendengar pernyataan itu memicu kemarahan warga yang kemudian bersitegang dengan pihak perwakilan aparat Pemko Medan. Situasi memanas hingga forum terpaksa dibubarkan demi mencegah kericuhan.

Menurut warga, tuntutan warga untuk dilakukan tindakan konkret dan tegas dalam menyikapi dugaan pungli oleh Kepling 13 supaya diproses dan diberi sanksi tegas. Begitu juga proses perekrutan dukungan warga terhadap Calon Kepljng tidak transparan. Untuk itu perlu dilakukan kembali berifikasi ulang terkait syarat dukungan.

Seperti yang disampaikan salah satu warga, M. Nur, warga Lingkungan 13, bersama sejumlah tokoh masyarakat lainnya, mendesak Inspektorat Kota Medan untuk memeriksa kembali transparansi proses pengangkatan kepala lingkungan yang dilakukan oleh Camat dan Lurah.

Warga menilai proses pengangkatan tersebut tidak melibatkan masyarakat dan sarat dengan kepentingan pihak tertentu. “Dari awal tidak transparan, jadi jangan heran kalau kepling ini tidak amanah. Kalau kehadiran kepling justru menambah masalah, lebih baik kami tidak usah punya kepling sekalian,” kata M. Nur tegas.

Sebagaimana diketahui, pertemuan tersebut sebagai tindaklanjut hasil RDP yang dilaksanakan di DPRD Medan pada bulan lalu. Warga mendesak hasil RDP supaya ditindaklanjuti secara nyata oleh Pemerintah Kota Medan. “Kalau RDP hanya dijadikan formalitas, untuk apa kami datang jauh-jauh? Tindak lanjuti dong, copot kepling kami yang tidak hadir untuk masyarakat!” tegas salah satu warga Polem di hadapan peserta musyawarah.

Hingga saat itu, Warga dari kedua lingkungan secara tegas menyuarakan kekecewaan terhadap kepling masing-masing. Di Lingkungan 13, kepling dilaporkan melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pengurusan administrasi kependudukan. Sementara di Lingkungan 14, kepling dinilai tidak aktif dalam kegiatan masyarakat dan sulit dijumpai saat dibutuhkan oleh warga. (lamru)