Banjir Letda Sujono Tak Kunjung Tuntas, Zulkarnaen SKM: “Jangan Biarkan Anggaran Kolam Retensi Jadi Silpa”

PosRoha.com | Medan, Rencana besar mengatasi banjir kronis di Jalan Letda Sujono terancam gagal hanya karena lambatnya pembebasan lahan. Padahal, anggarannya sudah tersedia di APBD 2026.

Wakil Ketua DPRD Medan, Zulkarnaen, SKM (foto) melancarkan kritik keras kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan yang hingga awal November ini tak kunjung menuntaskan pembebasan lahan seluas 2.284 meter persegi untuk pembangunan kolam retensi.

“Anggarannya sudah ready. Tapi sampai hari ini pembebasan lahannya belum juga terealisasi. Dinas PKPCKTR jangan lambat. Ini masalah hajat hidup orang banyak,” tegas Zulkarnaen wartawan, Minggu (1/11/2026).

Politisi Gerindra itu mengingatkan, kolam retensi Letda Sujono bukan proyek coba-coba. Proyek ini adalah kunci untuk mengakhiri banjir langganan di kawasan Pintu Tol Bandar Selamat yang selama ini melumpuhkan aktivitas warga. Bahkan, lokasi tersebut sudah ditinjau langsung bersama Gubsu dan Wakil Wali Kota Medan.

“Masalah ini sudah berkali-kali kita bahas di DPRD, sudah kita tinjau bersama Pak Gubernur dan Wakil Wali Kota. Tapi faktanya, di lapangan tidak ada progres pembebasan lahan. Jangan sampai kita hanya jago rapat, tapi lemah eksekusi,” sindirnya.

Jangan Sampai Jadi Silpa

Zulkarnaen menegaskan, jika PKPCKTR gagal menuntaskan pembebasan lahan tahun ini, maka dampaknya berantai. Dinas SDABMBK tidak akan bisa membangun kolam retensi di awal 2027 seperti yang sudah dijadwalkan. Lebih parah lagi, anggaran yang sudah dialokasikan terancam menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

“Ini yang saya khawatirkan. Kalau tidak tuntas tahun ini, bagaimana SDABMBK mau membangun awal 2027? Jangan sampai anggaran yang sudah ada justru jadi Silpa karena kelambanan birokrasi. Itu namanya kezaliman terhadap rakyat yang kebanjiran,” ujarnya.

Ia meminta Kadis PKPCKTR, John Ester Lase, untuk tidak berlindung di balik alasan administratif. Meski sebelumnya ada kendala alas hak yang masih tertulis Kabupaten Deli Serdang, padahal secara faktual sudah masuk wilayah Kota Medan, hal itu seharusnya sudah selesai dengan koordinasi cepat bersama BPN, kewilayahan, dan pemilik lahan.

“Saya dengar alasannya soal administrasi BPN. Ya segera koordinasikan! Jangan jadikan itu alasan untuk lambat. Turun ke lapangan, ukur, bayar, tuntaskan. Target saya, kalau bisa November ini juga selesai. Jangan tunggu Desember baru panik,” tandasnya. (lamru)