PosRoha

Edukasi, Membangun Kebersamaan

Soroti Diagnosis Tidak Akurat, F PSI DPRD Medan Minta Pemko Sediakan Jalur Khusus Lansia dan Disabilitas

PosRoha.com | Medan, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan menerima pembahasan Ranperda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun PSI memberi catatan agar seluruh komitmen Pemko Medan harus terukur, punya target waktu jelas, didukung anggaran memadai, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Hal itu disampaikan Henry Jhon Hutagalung (foto) selaku juru bicara Fraksi PSI DPRD Medan dalam sidang paripurna DPRD Medan, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs. Wong Cun Sen, didampingi Wakil Ketua Hj. Sri Rezeki dan H. Zulkarnaen serta para anggota DPRD Medan. Hadir juga Sekda Pemko Medan dan sejumlah pimpinan OPD jajaran Pemko Medan.

Disampaikan Henry Jhon, Fraksi PSI mengapresiasi rencana revitalisasi 41 Puskesmas, peningkatan kapasitas RSUD dr. Pirngadi dan RSUD H. Bachtiar Djafar, penguatan promotif-preventif, penyempurnaan UHC Premium, dan pengawasan mutu pelayanan.

Namun kata Henry, PSI menegaskan, rencana saja tidak cukup. “Keberhasilan Ranperda ini bukan diukur dari banyaknya program yang direncanakan atau besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang aman, bermutu, terjangkau, merata, dan berkeadilan,” tegas Henry Jhon.

Ditambahkan Henry, revitalisasi Puskesmas sangat penting tetapi Pemko Medan wajib memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk pelayanan primer di Puskesmas. Hal itu diatur
sesuai Pasal 228 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Artinya, revitalisasi 41 Puskesmas harus disertai pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan sarana prasarana, dan jaminan ketersediaan obat. Begitu pula peningkatan kapasitas kedua RSUD harus diikuti peningkatan mutu dan kepastian akses.

Pelayanan kesehatan juga harus mengedepankan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif secara seimbang.

Terkait laporan warga masalah Lansia dan Disabilitas Tanpa Jalur Khusus. Pemko Medan belum menyediakan akses dan jalur pelayanan khusus bagi kelompok rentan, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, yang terpisah dari jalur pelayanan umum.

Kelompok rentan membutuhkan kemudahan akses, kenyamanan, dan prioritas dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Selain itu Henry Jhon menyoroti pelayanan petugas yang tidak humanis. Terkait hal itu,
PSI meminta Pemko Medan melaksanakan Customer Satisfaction Training secara serius, terarah, dan berkelanjutan bagi seluruh paramedis dan petugas pelayanan kesehatan.

Tujuannya membangun budaya pelayanan yang profesional, ramah, responsif, dan penuh empati, sehingga masyarakat tidak hanya mendapat pelayanan medis yang berkualitas, tetapi juga pengalaman pelayanan yang manusiawi dan bermartabat.

Tidak hanya disitu, PSI juga menyoroti masalah Bed UHC Sering Tidak Tersedia di RSUD. Dalam.hal ini PSI meminta Pemko memastikan ketersediaan tempat tidur bagi pasien peserta UHC, khususnya di RSUD dr. Pirngadi dan RSUD H. Bachtiar Djafar.

Pemerintah harus punya sistem pengelolaan kapasitas tempat tidur yang efektif, agar peserta UHC bisa rawat inap tanpa terkendala keterbatasan kamar.

“Jangan sampai masyarakat yang butuh perawatan justru kesulitan mendapatkan haknya hanya karena tidak tersedia tempat tidur,” tegas PSI.

Begitu juga masalah Diagnosis tidak akurat dan obat tidak sesuai,
PSI menyoroti keluhan masyarakat terkait ketidakakuratan diagnosis penyakit dan pemberian obat yang tidak sesuai kondisi medis pasien.

Persoalan ini bisa mengakibatkan kesalahan penanganan, keterlambatan penyembuhan, bahkan mengancam keselamatan pasien. PSI meminta Pemko memperkuat pengawasan dan memastikan pelayanan medis berjalan sesuai standar profesional.

Soroton masih berlanjut, terkait makanan dan minuman berbahaya bagi anak. Untuk itu, PSI meminta Dinas Kesehatan menjalin kerja sama dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk memeriksa penjualan makanan dan minuman yang diduga tidak sesuai kaidah kesehatan dan diduga menyebabkan penyakit bagi anak-anak.

Dan terakhir jawabannya, Henry Jhon soroti masalah rujukan supaya harus cepat dan terintegrasi. PSI minta agar sistem rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit yang masih kerap membuat warga cemas, seperti ketidakpastian ketersediaan kamar, keterbatasan fasilitas, proses administrasi rujukan, dan lemahnya koordinasi antar fasilitas.

Terkait itu, PSI meminta Pemko membangun sistem informasi rujukan yang terintegrasi, menyediakan informasi terkini soal ketersediaan dan kemampuan pelayanan rumah sakit, serta meningkatkan kapasitas pelayanan spesialistik di kedua RSUD.

Pada prinsipnya kata Henry, PSI siap mengikuti pembahasan Ranperda secara konstruktif, kritis, dan bertanggung jawab, dengan menempatkan hak kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama. (lamru)