Pihak PT WSKR Tegaskan Pengurusan SHM The Reiz Condo Butuh Waktu

PosRoha.com |Medan, Legal PT Waskita Karya Reality (WSKR), Nico Rajagukguk menegaskan, pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Rumah Susun (SHMRS) Vasaka The Reiz Condo, memerlukan waktu panjang dan melibatkan beberapa pihak eksternal.

“Mulai dari pendaftaran di dinas, dalam hal ini Kota Medan, kemudian pihak Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan melakukan pengecekan ke The Reiz Condo, apakah memang gambar-gambar itu sesuai dengan fakta di lapangan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/9/2021) menanggapi keluhan penghuni apartemen The Reiz Condo (TRC) di Jl Tembakau Deli Medan yang belum memiliki SHM apartemen meski sudah melunasi pembayaran selama 4 tahun.

Selanjutnya, dijelaskan Nico, setelah itu disahkan oleh dinas, pihak Reiz Condo akan mengurus pemecahan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal-hal tersebut sudah disampaikan ke konsumen, dan hampir semua penghuni memahami itu, sejauh sudah proses pendaftaran di dinas.

“Kita telah menyampaikan hal tersebut kepada konsumen,” kata Nico didampingi Chief Tenant Relation, Connie Franskia.

Dilanjut Nico, di Kota Medan sendiri, gedung yang sudah memiliki Sertifikat Laik Fungsi itu ada 3 salah satunya adalah The Reiz Condo, selanjutnya yang sudah melakukan pengurusan SHMRS masih ada 2 gedung.

“Salah satu The Reiz Condo, yang izin gedungnya lengkap, tapi kok diributi. Bahkan The Reiz Condo sendiri  satu-satunya gedung yang mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Medan terkait gedung yang taat izin pada IMB ,” terangnya.

Nico juga menjelaskan dan meluruskan mengenai pemutusan akses card lift, itu terjadi hanya kepada pihak penghuni yang mana belum juga melaksakan kewajibannya dalam membayaran iuran pengelolahan dan biaya listrik selama beberapa bulan.

“Memang benar kita putus akses cardnya , pemutusan itu dilakukan bukan tanpa alasan tentunya, pemutusan dilakukan akibat konsumen tidak melakukan kewajibannya  seperti membayar iuran pengelolaan sebagaimana kewajiban konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Berita Acara Serah Terima (BAST) yang sepakati para pihak dan beberapa penghuni tidak membayar kewajiban IPL  dengan alasan Terkait PP13 tahun 2021,” ungkapnya.

Dikatakannya, bahwa secara umum suatu undang-undang adalah bersifat non- reaktif artinya tidak boleh berlaku surut, suatu undang-undang yang berlaku sejak tanggal diundangkannya. 

“Jadi tegas kita sampaikan tidaklah menjadi alasan untuk tidak melakukan kewajibannya, toh juga menikmati banyaknya fasilitas-fasilitas yang ada. Dari iuran pengelolaan itulah kita membayar listrik, air, biaya pemeliharaan dan perawatan gedung serta peralatannya, biaya kebersihan, biaya keamanan/teknisi biaya administrasi dan sebagainya. Jika kewajiban tidak dilaksanakan tentu ada sanksi diterapkan,” ungkap Nico.

Nico menuturkan, untuk proses administrasi sudah dilakukan agar penghuni melaksanakan kewajibannya dari pihak pengelola. Selaku anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aturan harus diprioritaskan dalam segi apapun. Di Apartemen Reiz Condo sendiri, apabila konsumen tidak memenuhi kewajibannya, ada beberapa tahapan yang akan lakukan mulai dari memberikan Warning Letter (WL). Pertama WL 1.

“Itu sudah berjalan. WL 2, itu sudah kita lakukan sampai WL 3. Bahkan terhadap penghuni yang tidak memenuhi kewajibannya sudah  dilakukan pendekatan secara baik oleh badan pengelola. Tetapi sampai saat ini, kewajibannya belum kunjung dilakukan, jadi harus kami sampaikan pemutusan akses card itu semua sudah sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai HOR The Reiz Condo,,” tuturnya.

Nico menegaskan, terkait pemberitaan yang timbul di berbagai media, disebutkannya bahwa itu tidak benar, pihaknya akan klarifikasi.

“Kita nyatakan itu tidak benar. Kemarin itu juga, pada saat pertemuan, para konsumen yang belum bayar kewajibannya  itu telah bersepakat, bahwasannya mereka minta toleransi dari developer akan membayar kewajibannya, membayar iurannya, selambat-lambatnya sampai Senin, 13 September 2021. Apabila belum dibayar, mereka bersepakat akan dilakukan kembali pemblokiran terhadap kartu aksesnya. Jadi, enggak ada masalah sebenarnya, jangan dibesarkanlah,” tegas Nico.

Mengenai permintaan konsumen soal transparansi keuangan berapa jumlahnya sebelum jatuh tempo, dan apakah konsumen bisa mendapatkannya dari hasil service charge yang terkumpul? Nico menyebut, untuk berbicara mengenai transparansi, pihaknya transparan karena kita  ada audit dari internal dan eksternal.

“Tapi gini, kita simulasi, katakanlah kita ada 602 penghuni, everyday setiap penghuni minta transparansi laporan keuangan , minta pembukuan, manajemen kita gimana? Apa enggak terganggu? Jadi laporan itu akan disampaikan nanti setelah terbentukanya PPPSRS yang defenitif dan itu lagi proses, ada namanya laporan pertanggung jawaban. Pada saat itu nanti kita publish ke konsumen, saat ini kan PPPSRS masih Developer, PT Waskita Karya Realty, sebagaimana amanat dari Undang-undang,” imbuhnya.

Sedangkan soal perkumpulan yang dibentuk konsumen, Nico menyebutkan sejak Agustus 2021 sudah dilakukan pertemuan dengan konsumen. Dan sudah jelaskan tata cara Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPPRS).

“Bahkan, dari perwakilan direksi Waskita Realty juga sudah bertemu dengan penghuni yang complain tersebut sayangnya Konsumen itu tetap berdalih pada argumennya. Memang di Undang-Undang Rumah Susun itu ada menyebutkan bahwasannya pembentukan PPPRS dilakukan satu tahun setelah terhitung sejak serah terima. Tapi, sayangnya penghuni ini tidak mengerti yang dimaksud serah terima bagaimana? Apakah serah terima fisik atau serah terima AJB,” sebutnya.

Nico kembali menegaskan, prosesnya sudah disampaikan ke konsumen. Setelah nanti AJB dilakukan, manajemen akan undang  penghuni/pemilik untuk melakukan sosiasiasi Tata cara pembentukan PPPSRS sudah dijelaskan prosedurnya.

“Semua ada tahapannya. Terkait dengan perizinan-perizinan di Reiz Condo tentu tidak ada masalah donk, The Reiz Condo itu telah mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Medan bangunan taat pada Izin-Izin yang ada, satu-satunya gedung di Kota Medan yang mendapatkan itu,” bebernya.

Nico juga memastikan pihaknya sudah memproses SHM ke Dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang (DPKPPR) Kota Medan.

“Informasi dibutuhkan waktu 6 bulan dari surat kita daftarkan. Rencananya kita daftarkan minggu depan, karena kemarin kita harus revisi lagi karena ada pergantian Kadis,”  terangnya.

Sementara konsumen-konsumen disebut banyak yang ribut, itu tidak benar, jangan dibuat tolak ukurnya satu atau dua orang, jadi tolak ukurnya harus fair. Buktinya 300 lebih penghuni nyaman kok tinggal sini, penjualan cukup bagus.

“Jadi kalau satu dua orang ada tidak puas dengan aturan yang gedung tetapkan yang wajar wajar saja donk, namanya mengurus manusia . Intinya, kita selalu  utamakan kenyamanan penghuni kita,” tegas Nico. (lamru)