PosRoha.com – Medan, Satgas Sarirejo minta pihak pihak terkait agar jangan memancing amarah warga dengan melakukan money politik menjelang pemilihan kepada daerah (Pilkada) Kota Medan.
“Saya selaku Ketua Satgas ingin Pilkada ini berjalan dengan apa adanya, jangan ada apanya. Kami ingin kepastian, tolong lihat kami, turun kemari, bukan untuk berpolitik. Lihat Sarirejo ini, sudah 70 tahun lebih menderita tidak ada kepastian,” ujar Ketua Satgas Sarirejo, I Made Dodi kepada wartawan Kamis (3/12/2020) malam.
“Pak Jokowi sudah bilang, hasil dari ratas semalam, selesaikan tanah Sarirejo, keluarkan hak, karena di sini ada masyarakatnya. Jadi kami inginkan itu sekarang, kami kepingin kepastian hukum yang baku, bukan sekedar ‘Oh iya nanti’. Udah banyak kejadian di sini, kasih sajadah, kasih sarung, oke. Waktu mau Pilkada, pemilihan, dia muncul di sini, di depan mimbar. Lima tahun, jangankan menyelesaikan, ketemu aja juga tidak diterima,” ketusnya.
Oleh karena itu, I Made meminta agar pihak pihak tertentu jangan membodohi masyarakat Sarirejo. “Kami punya sabar, juga punya punya amarah. Saat ini saya akan akan laksanakan, dari awal kami pasang spanduk itu menolak money politik. Itu akan kami awasi. Semalam pemasangan pertama, ada juga dari Medan Baru sudah muncul, kita tetap kondusif walaupun di sebelah ada pembagian beras, kita belum serang, tapi mulai ini hari sejak terpasang, kami akan awasi, ada kami ekspos, akan kami laporkan, tolong tindaklanjuti, harapan kami cuman hak atas tanah Sarirejo,” tegas Made lagi.
I Made hanya berharap dan meminta yang menjadi hak masyarakat agar segera diselesaikan. “Kami sudah cukup lama menderita. Apalagi orangtua, pejuang-pejuang kita sudah banyak berguguran di sini, penyerangan waktu yang cukup menggemparkan, saya rasa Indonesia, bahkan mungkin sampai luar sana terdengar, itu juga enggak ada realisasi. Jangan ada oknum-oknum tertentu yang mempolitisir atau memanfaatkan kondisi sekarang ini, masyarakat bisa marah. Jangan pancing amarah masyarakat Sarirejo,” tutupnya.
Hal senada juga disampaikan Penasehat Satgas Sarirejo, Majid. Dia mengakui saat ini beredar orang orang tertentu yang menawarkan barang atau uang kepada warga.
“Satgas Sarirejo anti yang seperti ini, karena misi dari Satgas Sarirejo ini adalah membangun ekonomi masyarakat, membangun pendidikan masyarakat, mencerdaskan warga, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan kita,” jelasnya.
Menurut Majid, ‘orang orang tertentu’ tersebut membagikan uang, minyak, beras, gula, dan itu yang sedang berkembang saat ini. “Jadi karena itulah kita membuat spanduk yang kita sendiri menolak, semua anggota Satgas ini menolak,” tegasnya.
Tak hanya itu, Majid juga mengakui saat ini sudah cukup banyak yang tertangkap tangan melakukan ‘operasi’ itu. “Oh, sangat banyak, banyak sekali. Yang membagi kita tahu, yang menerima kita juga tahu,” aku Majid.
Begitupun, mereka tidak tinggal diam. Anggota Satgas Sarirejo yang berada di 9 lingkungan se Sarirejo siap mengawal dan melaporkannya. “Jumlah KK di sini ada 6.000, dengan sekitar 20.000 calon pemilih. Sarirejo ini yang terbesar di Indonesia. Karena waktu Pilres kemarin itu, di sini ada 76 TPS di 1 kelurahan. Kita saat ini sedang memperjuangkan hak atas tanah warga, kita tidak mau diiming imingi barang begini, kemudian nanti pemberinya tidur. Ini sudah terjadi selama 25 tahun, enggak ada pergerakan gara-gara iming-iming begitu. Kita menghentikan itu, kita minta hak kita, hak atas tanah kita, yaitu sertifikat,” tegasnya.
Majid juga mengaku, pihaknya sudah bergerak sejak seminggu terakhir menjelang Pilkada Medan 9 Desember nanti. “Selama ini kan sudah ada yang melaporkan ke Panwas, barang buktinya sudah ada di sana, tapi kan panwas sendiri belum melakukan apa-apa, kan barang bukti sudah tertangkap, kan enggak semuanya ditangkap, tapi kan sudah ada yang tertangkap sekarang. Yang tertangkap sih baru 1, dalam minggu ini barang buktinya di sana (Panwas Kelurahan Sarirejo_RED),” jelasnya.
Oleh karena itu, Majid berharap, Pilkada Medan ini dapat berjalan dengan sewajarnya, sehingga warga dapat memilih calon pemimpin Kota Medan berdasarkan program yang dibuat paslon itu sendiri dan tanpa ada iming iming.
“Artinya yang menguntungkan warga, jadi tidak merobah. Artinya tidak jelas programnya, dipilih terus, nanti yang jadi korban itu yang lain kan, yang menerima kan sudah terima, yang enggak terima kan jadi korban. Jadi harapan kita adalah supaya warga itu memilih calon kepala daerahnya berdasarkan program yang dia buat dan yang memberi keuntungan buat warga,” tandasnya. (kg)
More Stories
KPU Sumut akan Gelar PSU di 9 TPS Kabupaten-Kota Sumut
Hasil Raker, DPRD Medan Berkomitmen Wujudkan 3 Hal Penting Program Kerja 2025
Salomo Pardede Jabat Ketua Komisi III DPRD Medan, Prioritaskan Peningkatan PAD