PosRoha.com – Medan, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga SE menyambut baik wacana pengalihan operasional PDAM Tirtanadi dikelola Pemko Medan. Terkait hal itu DPRD Medan akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait penanganan air bersih di Kota Medan.
“Selama ini di kota Medan terjadi krisis air bersih. Warga prasejahtera selalu mengeluhkan buruknya pelayanan air bersih. Keluhan itu patut kita sikapi dan kita tindak lanjuti, ” ujar Ihwan Ritonga (foto) kepada wartawan di Medan, Rabu (24/3/2021).
Dikatakan Ihwan Ritonga, dengan dibentuknya Pansus akan bekerja lebih fokus dengan tugasnya bagaimana biar masalah air bersih di Kota Medan dapat teratasi. “Terlepas itu masalah krisis air diselesaikan oleh Pemko Medan atau PDAM Tirtanadi. Tetapi Pansus, fokus harus bekerja mencari solusi demi kepentingan warga Medan,” terang Ihwan Ritonga.
Apalagi tambah Ihwan, saat reses DPRD Medan, warga Medan selalu mengeluhkan krisis air bersih di Kota Medan. Masih banyak rumah warga yang belum terpasang saluran air bersih. Bahkan, yang sudah terpasangpun kualitas airnya sangat buruk yakni sering macet dan berlumpur.
“Selama ini memang terkait air bersih DPRD Medan hanya sebatas mengkritisi dan memberi saran. Namun kali ini kita melakukan action yakni dengan membentuk Pansus,” ujar Ihwan Ritonga yang juga Ketua DPC Partai Gerindra itu.
Disampaikan Ihwan, pihaknya kepada sesama pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi di DPRD Medan, Ihwan menyebut akan segera melakukan rapat kordinasi serta rencana pembentukan Pansus. “Kita harapkan secepatnya.Target kita krisis air bersih di Medan segera terealisasi pada kepemimpinan Walikota Medan yang baru (H M Robby Afif Nasution),” sebut Ihwan.
Menurut Ihwan, jika pengelolaan PDAM Tirtanadi dikelola Pemko Medan yang saat ini milik Pemerintah Sumut sangat beralasan jika beralih ke Pemko Medan. Dimana hampir 80 % pelanggan air minum PDAM Tirtanadi adalah warga Medan. “Jadi wajar saja Pemko Medan paling bertanggungjawab dan peduli terhadap warganya jika mengeluhkan air bersih,” tandas Ihwan Ritonga.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution SH, mengatakan guna maksimal pelayanan berupa ketersediaan air bersih kiranya pengelolaan PDAM Tirtanadi dikelola Pemko Medan. Bahkan tudingan miring manajemen PDAM Tirtanadi juga kerap melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada pelanggannya.
“Pertama, masyarakat sering kali mengeluhkan air PDAM yang mati, kalaupun hidup hanya beberapa jam. Kedua, air yang keluar sering tidak memenuhi standar, beberapa kali air PDAM Tirtanadi yang sampai di kran-kran rumah pelanggan adalah air yang berwarna kecoklatan, kotor dan tidak layak pakai,” ucap Mulia kepada wartawan, Selasa (23/3/2021).
Tak cuma itu, kata Mulia, selain pelanggan di Kota Medan sering tidak mendapatkan air bersih secara maksimal, masyarakat juga harus merasakan kerugian-kerugian dalam bentuk yang lain.
“Misalnya saja yang terjadi baru-baru ini. Tirtanadi membuat kebijakan perubahan sistem penghitungan penggunaan air dari manual ke digital, alhasil terjadi lonjakan tarif, masyarakat pun menjerit dan berbondong-bondong melapor ke Ombudsman (Sumut),” ujarnya.
Dijelaskannya, berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, maka Pemko Medan sangat layak untuk mendirikan sendiri BUMD yang bergerak dibidang pengelolaan dan penyediaan air minum, yakni PDAM. Saat itu, Pemko Medan dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat Kota Medan.
Lalu setelah itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum, maka Pemko Medan sudah dapat memilih atau menetapkan tarif yang dipakai, apakah tarif batas atas atau tarif batas bawah dari tarif yang telah ditetapkan Gubernur.
Oleh karena itu, Mulia juga turut mempertanyakan, apa yg menjadi dasar dari Pemerintah Provinsi untuk mempertahankan pengelolaan PDAM Tirtanadi.
“Padahal persoalan selalu timbul tanpa ada solusi, bahkan belakangan masyarakat harus merasakan besarnya tarif pembayaran,” tuturnya.
Mulia pun meyakini, Pemko Medan dibawah kepemimpinan Bobby Nasution dan Aulia Rachman, mampu mengatasi persoalan ini, termasuk membangun BUMD PDAM milik Pemko Medan sendiri. (lamru)
More Stories
APK Paslon Walikota Medan No 2 Ridha-Rani Dirusak, Agus Setiawan Minta Jangan Terprovokasi
Doa Bersama untuk Kedamaian Pilkada Kota Medan
Warga Tabagsel Bersama Paslon No 2 Ridha-Rani Berbagi Beras kepada Warga Kurang Mampu