PosRoha.com | Medan, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan mendukung pembahasan Ranperda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dilanjutkan. Namun Fraksi Gerindra menegaskan, keberhasilan sistem kesehatan tidak diukur dari besarnya anggaran, atau banyaknya program, melainkan dari mudah, cepat, terjangkau, berkualitas, manusiawi, dan tidak diskriminatifnya pelayanan yang diterima masyarakat.
Hal itu disampaikan Andreas Pandapotan Purba (APP) S Ak (foto) sebagai juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Medan dalam sidang paripurna DPRD Medan, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs. Wong Cun Sen, didampingi Wakil Ketua Hj. Sri Rezeki dan H. Zulkarnaen serta para anggota DPRD Medan. Hadir juga Sekda Pemko Medan dan sejumlah pimpinan OPD jajaran Pemko Medan.

Menurut APP, melalui program Universal Health Coverage (UHC) harus memberi kemudahan nyata kepada pasien. Dan bukan sekadar capaian administratif atau angka kepesertaan BPJS Kesehatan.
Dikatakan, saat ini masih banyak keluhan soal kepesertaan, administrasi, dan rujukan. Pemerintah diminta memastikan masyarakat miskin dan kelompok rentan tetap mendapat akses.
“Jangan sampai masyarakat baru tahu jaminan kesehatannya bermasalah ketika sedang membutuhkan pertolongan di rumah sakit,” tegas APP.
Begitu juga terkait pasien gawat darurat jangan dihambat dengan masalah administrasi. Dalam hal ini, Fraksi Gerindra meminta standar pelayanan Puskesmas dan rumah sakit diperkuat. Antrean panjang, keterbatasan fasilitas, ketersediaan obat, dan rujukan harus dievaluasi berkala.

Khusus pasien gawat darurat, pertolongan medis harus diberikan tanpa dihambat administrasi maupun uang muka.Jangan sampai masyarakat datang untuk sembuh, justru harus menghadapi birokrasi yang berbelit-belit,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, APP juga menyoroti soal hak pasien dan keselamatan medis. Begitu juga pemberitaan dan keluhan masyarakat terkait dugaan operasi pengangkatan rahim di RSU Muhammadiyah Medan pada April 2026.
Menurut APP, persoalan itu harus diselesaikan melalui pemeriksaan objektif oleh pihak berwenang. Namun kasus tersebut menjadi pengingat bahwa hak pasien tidak boleh diabaikan.
Ranperda harus memperkuat hak pasien atas informasi, informed consent, perlindungan rekam medis, serta mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran standar pelayanan.
“Pasien bukan sekadar objek tindakan medis. Pasien adalah subjek hukum yang berhak atas informasi, persetujuan, dan perlindungan,” tegasnya.
Gerindra meminta pemetaan kebutuhan tenaga medis berdasarkan jumlah penduduk, beban pelayanan, dan kondisi wilayah.
“Jangan sampai fasilitas di pusat kota lengkap, sementara wilayah pinggiran dan kawasan padat penduduk masih kekurangan pelayanan,” katanya.
Selanjutnya, APP menyoroti era digitalisasi, bagi lansia dan jangan persulit serta harus mewaspadai TBC dan infuenza. Terkait hal itu,
Gerindra mendukung rekam medis elektronik dan integrasi sistem informasi. Namun digitalisasi tidak boleh mempersulit lansia dan warga yang gagap teknologi.
Fraksi Gerindra juga meminta pencegahan diperkuat. Data 1.574 kasus TBC pada tahun 2025 serta temuan Influenza A dan Influenza B hingga September 2026 harus menjadi peringatan untuk memperkuat deteksi dini, edukasi, dan penanganan TBC, DBD, HIV/AIDS, ISPA, penyakit tidak menular, dan stunting.
“Pemerintah tidak boleh hanya bergerak setelah penyakit menjadi persoalan besar,” ujarnya.
Terkait masalah anggaran, APP menyebut anggaran kesehatan harus tepat sasaran, berkelanjutan, dan memiliki indikator kinerja yang jelas. Jangan hanya terlihat besar dalam dokumen APBD, tetapi warga masih sulit berobat. (lamru)

More Stories
Wakil Ketua DPRD Medan Terima Audiensi FOZ Soal Pengeroyokan Relawan Zakat
Wali Kota Medan Hadiri Syukuran HUT Ke-81 Brimob, Perkuat Sinergi Pemko Medan dan Polri Jaga Keamanan Kota
Wali Kota Medan Tegaskan Akreditasi RSUD Dr Pirngadi Bukan Sekadar Seremonial, Layanan Inklusif dan Keselamatan Pasien Diutamakan