Atasi Macet Titi Papan, Saipul Bahri Minta Pemko Medan Alokasikan Anggaran Solusi Permanen

PosRoha.com | Medan, Kemacetan di Simpang Dobi dan Titi Papan, Jalan Yos Sudarso, Medan Utara, sudah menjadi penderitaan harian warga. Setiap pagi saat warga berangkat kerja dan anak-anak berangkat sekolah, kawasan itu macet total kendaraan nyaris tak bergerak.

Dengan kondisi itu, Anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan Medan Utara, Saipul Bahri asal politisi Nasdem mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk tidak lagi sekadar meninjau, tapi harus diikuti aksi nyata dan segera mengalokasikan anggaran yang jelas untuk solusi permanen.

“Kita apresiasi Wakil Wali Kota sudah turun langsung. Tapi masyarakat Medan Utara butuh kepastian dan tindaklanjut solusi. Pemko Medan harus segera mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan dan pelebaran jalan di Titi Papan,” ujar Saipul Bahri SE (foto) kepada PosRoha.com, Kamis (5/11/2026).

Harapan itu disampaikan Saipul Bahri menyusul peninjauan yang dilakukan Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap di kawasan tersebut, Rabu (4/11/2026). Dalam peninjauan itu, Zakiyuddin menyebut pelebaran jalan menjadi solusi utama yang dibahas bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).

Menurut Saipul mengingatkan, persoalan ini sempat terhenti karena masa berlaku Penetapan Lokasi (Penlok) dari pemerintah pusat telah berakhir, sehingga kini dilimpahkan ke Pemko Medan.

“Ini yang harus jadi pelajaran. Jangan sampai persoalan administrasi membuat penderitaan warga berlarut-larut. Kalau Pemko serius, susun segera Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan Penlok baru, lalu masukkan ke anggaran 2027,” ujar Saipul.

Menurutnya, tanpa kepastian anggaran, pelebaran jalan hanya akan menjadi wacana tahunan yang diulang setiap musim kemacetan.

Pada kesempatan itu, Saipul Bahri yang merupakan pensiunan TNI AL di Belawan itu memberikan masukan untuk mengatasi masalah kemacetan. Menurut nya ada beberapa hal yang harus dilakukan Pemko Medan yakni prioritaskan anggaran pembebasan lahan Titi Papan – Dobi dalam APBD 2027, jangan ditunda ke 2028.

Selanjutnya, Pemko harus duduk bersama pemilik rumah dan ruko. Beri harga ganti rugi yang adil, agar warga rela melepaskan beberapa meter lahannya demi kepentingan bersama. Sambil menunggu pelebaran, Dishub Medan, Dishub Sumut dan Satlantas Polrestabes Medan wajib hadir mengatur lalu lintas minimal pagi dan sore hari.

Kemudian, jika pelebaran tidak cukup karena padatnya kawasan, Pemko dan BBPJN harus mengkaji pembangunan flyover sebagai solusi jangka panjang, bukan sekadar wacana.

Terkait rencana diatas supaya disosialisasikan ke warga, tokoh masyarakat dan pelaku usaha di Titi Papan. Pembangunan akan berhasil jika warga merasa dilibatkan, bukan digusur. (lamru)