PosRoha

Edukasi, Membangun Kebersamaan

dr Faisal Arbie Edukasi Warga Medan Deli: “Jangan Takut Lawan RS yang Tolak Pasien BPJS”

PosRoha.com | Medan, Anggota DPRD Medan dari Fraksi NasDem, dr. Faisal Arbie, M Biomed, mengajak warga untuk lebih peduli menjaga kesehatan, mulai dari rutin cek kesehatan, disiplin menjaga pola makan, istirahat cukup, hingga berolahraga.

Ajakan itu disampaikan Faisal saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) ke-XI Tahun 2026, Produk Hukum Pemko Medan, Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, di Jl. Platina IV, Lingkungan XI, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Minggu (22/11/2026) pagi.

Faisal menjelaskan, Perda Sistem Kesehatan dipilih untuk disosialisasikan karena hingga saat ini masih banyak warga Medan yang belum mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik, meski sudah ada program berobat gratis melalui BPJS Kesehatan program UHC (Universal Health Coverage).

Dalam sosialisasi itu, Faisal menyoroti masih banyaknya warga Medan sebagai pasien BPJS Kesehatan yang ditolak pihak rumah sakit (RS) dengan alasan kamar penuh.

Terkait hal itu, Faisal mendorong warga agar berani memperjuangkan haknya.

“Lawan, bilang mau berobat, minta perawatan, kami bukan cari kamar. Karena RS harus bertanggung jawab dan kalau benar penuh, wajib memfasilitasi ke RS lain,” terangnya.

Begitu juga soal pasien yang disuruh pulang setelah 3 hari rawat inap, padahal kondisinya belum pulih.

“Kalau memang belum pulih, jangan mau disuruh pulang, bilang minta perawatan lagi,” ucapnya.

Faisal menegaskan, jika hal tersebut tetap dilanggar pihak RS, warga bisa melapor kepadanya.

“Lapor sama saya, biar kita rekomendasikan ke BPJS Kesehatan agar hubungan kerja sama diputus dan izin RS bisa dicabut. Terkait ini, saya yang maju dan lawan,” tegasnya.

UHC Sudah Dijamin Pemko dan DPRD

Disampaikan Faisal, Pemko Medan bersama DPRD telah berkomitmen melaksanakan program UHC BPJS Kesehatan untuk menjamin kesehatan seluruh warga Kota Medan.

Maka, bila masih ada pihak RS dan Puskesmas yang mempersulit pelayanan kesehatan, patut segera dievaluasi.

“Dengan adanya sosialisasi Perda ini, mudah-mudahan kejadian buruk terkait pelayanan kesehatan dari RS dan Puskesmas tidak akan terjadi lagi. Sehingga pelayanan kesehatan lebih baik ke depannya,” tutupnya.

Hadir dalam sosialisasi tersebut mewakili Kecamatan Medan Deli Halimah, Kelurahan Titi Papan Indria Pasaribu, UPT Puskesmas Titi Papan Yossy Veronika, Dishub Kota Medan Awal, mewakili Satpol PP Rudi Harto Manurung, Disnaker Meidiansyah, mewakili Disdukcapil Hasan Basri, mewakili Dinas Pendidikan Ernawati, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ratusan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Perda yang disosialisasikan yakni Perda No 4 Tahun 2012, diuraikan seperti dalam BAB II Pasal 2 yakni terciptanya tatanan kesehatan dengan melibatkan semua unsur meningkatkan kesehatan masyarakat. Mewujudkan pembangunan Kota Medan berwawasan kesehatan dan kemandirian daerah dalam bidang kesehatan.

Perda bertujuan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka serta meningkatkan akses memperoleh pelayanan masyarakat.

Maka untuk mencapai tujuan itu sebagaimana di BAB III Pasal 3, Pemko Medan harus melakukan 7 hal yakni upaya kesehatan, regulasi, pembiayaan, SDM, sedia farmasi, alat kesehatan/makanan dan manajemen informasi serta pemberdayaan kesehatan.

Pemko Medan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, adil terjangkau dan terbuka kepada masyarakat secara merata di Puskesmas sebagai tingkat pelayanan dasar.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana pada BAB VI Pasal 9 disebutkan Pemko bersama swasta harus  mewujudkan derajat kesehatan. Melakukan  pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Sedangkan masalah pembiayaan kesehatan seperti pada BAB VII Pasal 43 disebutkan Pemko berkewajiban membiayai seluruh upaya kesehatan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, adil dan terbuka serta terjangkau masyarakat. Dan di Pasal 44 dikuatkan, Pemko membiayai seluruh pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.

Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan terdiri XVI BAB dan 92 Pasal. Ditetapkan menjadi Perda yang sah di Medan 8 Maret 2012 oleh Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap diundangkan Sekretaris daerah Kota Medan Ir Syaiful Bahri. Perda ini bakal direvisi /diganti dan saat ini sedang digodok di DPRD Medan. (lamru)