PosRoha.com | Medan, Momentum peringatan Hari Pahlawan setiap 10 November tidak sekadar menjadi ajang mengenang sejarah masa lalu, melainkan panggilan untuk meneruskan estafet pengabdian. Para pahlawan dan pendiri bangsa telah meninggalkan teladan tentang keberanian, persatuan, serta warisan konstitusi berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dirancang melampaui kepentingan satu generasi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Koperasi Produsen Gas Terus Indonesia (KP-GTI), Suwarno, SE, MM di Medan, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, konstitusi Indonesia memuat fondasi fundamental yang berorientasi langsung pada masa depan kesejahteraan seluruh rakyat.
Dalam pandangan Suwarno, substansi yang terkandung dalam UUD 1945—khususnya Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34—dapat dimaknai sebagai “jantung konstitusi” dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga pasal tersebut memetakan tiga pilar utama perlindungan negara: hak atas pendidikan, kedaulatan pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, serta perlindungan negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.
”Pasal 31 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pasal 33 mengamanatkan agar kekayaan alam bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” beber Suwarno, didampingi Sekretaris KP-GTI Zullifkar AB, S.T.
Semangat konstitusional tersebut dinilai sangat selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang saat ini dijalankan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita. Program-program strategis seperti pemberdayaan Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat menjadi instrumen nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), memperluas kesempatan kerja, serta menekan angka kemiskinan secara terukur.
Namun demikian, pembangunan nasional yang bertujuan menghadirkan kesejahteraan menyeluruh tidak akan mencapai hasil optimal jika hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Diperlukan sinergi yang kokoh antara negara dan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional dalam merumuskan kebijakan serta menghadirkan pelayanan publik yang prima. Di sisi lain, masyarakat memegang peran esensial untuk menjaga, mendukung, dan menghidupkan berbagai ikhtiar pembangunan tersebut di lingkungan masing-masing.
Suwarno menegaskan bahwa esensi kepahlawanan hari ini telah bergeser dari medan fisik menuju kesediaan memberikan kontribusi nyata bagi kebaikan bersama. ”Para pahlawan telah menyelesaikan perjuangan pada zamannya. Kini, kita melanjutkannya dengan peran yang ada pada kita,” tandasnya.
Melalui refleksi Hari Pahlawan 2026 ini, KP-GTI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merawat semangat gotong royong, memperkuat kepedulian sosial, dan bersama-sama mengawal pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang berdaya secara ekonomi dan bermartabat.
“Hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan tahun ini yakni Pahlawanku Teladanku. Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan,” pungkasnya. (rel/lamru)
More Stories
Komisi IV DPRD Medan Minta Bengkel Tekun Jaya di Bilal Ujung Disegel
DR Lily MBA: “Komitmen Wali Kota Benahi Puskesmas dan RS Pirngadi-Bachtiar Djafar Harus Segera Terealisasi”
Menteri dan Wali Kota Medan Tinjau Rencana Proyek PSEL di TPA Terjun Medan Marelan