Wali Kota Medan Selamatkan Aset Wakaf, Kajati Sumut Dorong Bentuk Satgas Wakaf

PosRoha.com | Medan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan persoalan tanah wakaf tidak boleh lagi berlarut-larut. Aset wakaf harus diselamatkan dan diberi kepastian hukum agar manfaatnya dirasakan umat.

Penegasan itu disampaikan Rico saat penyerahan sertifikat 17 persil tanah wakaf kepada Nazir Wakaf di Gedung PKK Kota Medan, Kamis (12/11/2026). Kegiatan itu disaksikan Kajati Sumut Muhibuddin, Kajari Medan, Kajari Belawan, Kepala BPN Medan, Kakanmenag, Ketua MUI, dan BWI Kota Medan.

Rico mengungkapkan, persoalan wakaf sudah diterimanya bahkan sebelum menjabat. Banyak dokumen hilang, sertifikat berubah jadi milik pihak lain, hingga wakaf hanya bermodal surat perjanjian biasa.

“Permasalahan ini tidak sederhana. Perlu keseriusan dan ikhtiar bersama untuk menyelesaikannya,” tegas Rico.

Ia meminta Kejati Sumut, Kejari Medan dan Belawan mendampingi dari sisi hukum, serta mendorong BWI memperkuat pengelolaan wakaf.

Sementara Kajati Sumut Muhibuddin mendorong Pemko Medan membentuk Satgas Percepatan Pengurusan dan Sertifikasi Tanah Wakaf dan Tanah Rumah Ibadah lintas agama.

Menurutnya, data harus dibenahi dulu. Dari sekitar 1.300 bidang tanah wakaf di Medan, sekitar 1.100 sudah bersertifikat, 200 belum tuntas, termasuk 100 bidang yang bermasalah atau sengketa.

“Data ini yang paling penting kita benahi. Harus disinkronkan supaya bisa dipetakan cara mempercepat penyelesaiannya,” tegas Muhibuddin.

Ia menargetkan seluruh persoalan sertifikasi tuntas dalam satu tahun. Setelah itu, wakaf harus dikelola produktif, tidak jadi tanah mati.

Lahan sekitar masjid bisa jadi tenant UMKM, tanah wakaf pemakaman dikelola tertata, hasilnya untuk operasional masjid, pendidikan anak yatim, lansia, dan pesantren.

“Jangan biarkan nazir menanggung sendiri persoalannya. Mereka menjaga harta wakaf bukan untuk pribadi, tapi untuk umat,” ujarnya.

Muhibuddin juga mengingatkan nazir agar transparan, akuntabel, tertib administrasi, dan lapor tiap tahun. Jika ada pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat, harus ditindak tegas. (lamru)