Hendra DS Minta Perda No 5/2015 Direvisi, Alokasi PAD 20 Persen untuk Warga Miskin

PosRoha.com | Medan,  Anggota DPRD Kota Medan, Hendra DS minta Pemko Medan supaya mengalokasikan 20 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan untuk penanggulangan kemiskinan.

“Memang benar, sesuai aturan Perda 10 persen untuk dialokasikan dari PAD. Tapi kita harapkan 20 perses sehingga masyarakat miskin benar benar terbantu,” ujar Hendra DS.

Harapan dan penegasan itu disampaikan Hendra DS saat menggelar sosialisasi Perda (Sosper) ke VI Tahun 2023 produk hukum Pemko Medan Perda No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan  di
Jl Selamat Lingkungan 20 (Bromo Ujung depan Mesjid Al-mukhlisin), Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, Sabtu siang (17/6/2023).

Dikatakan Hendra DS, anggaran dari PAD itu untuk  memenuhi hak-hak warga miskin yakni hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan pekerjaan dan berusaha. “Jadi kalau ditambah jadi 20 persen, maka tidak ada lagi warga miskin yang tidak mendapatkan hak-haknya, sehingga perda itu perlu direvisi,” ujarnya.

Ketua DPC Partai Hanura Kota Medan ini, menyatakan,  tujuan dibentuknya Perda Penanggulangan Kemiskinan ini untuk melindungi hak- hak warga miskin untuk mendapatkan kehidupan yang layak di Kota Medan. Namun, untuk mendapatkan hak-gak tersebut warga harus terlebih dahulu masuk didalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Kalau memang merasa miskin, segera datangi Kepling dan lurahnya untuk masuk di DTKS,” ucapnya.

Kemudian hak pelayanan kesehatan dan saat ini Wali Kota sudah menerapkan program Universal Health Coverage (UHC)  yakni warga Medan bisa berobat secara gratis hanya dengan menggunakan KTP dengan pelayanan kesehatan kelas 3.

“Ada juga hak pendidikan. Apalagi anggaran ini mencapai Rp 1,2 triliun ditahun 2023. Jadi warga bisa melapor ke kelurahan dan Dinas Pendidikan agar dapat pelayanan bantuan pendidikan,” ungkapnya.

Selain itu, Hendra DS menamnahkan, ada hak perumahan. Yakni Pemko mengalokasikan anggaran Rp 5 miliar untuk bedah rumah.

“Kalau hak-hak itu terpenuhi, maka diharapkan 2024 tidak ada lagi warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Sehingga kehidupan sosialnya bisa meningkat dan angka kemiskinan bisa ditekan,” harapnya.

Diketahui dalam Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan XII BAB dan 29 Pasal. Pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap dan mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Sedangkan pada BAB IV Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan. (lamru)