Komisi IV DPRD Medan Minta Bengkel Tekun Jaya di Bilal Ujung Disegel

PosRoha.com | Medan, Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjunyak perintahkan Satpol PP Kota Medan untuk menyegel bangunan Tekun Jaya di di Jl Bilal Ujung, Lingkungan 10, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur. Pasalnya bangunan bengkel milik Alung itu melanggar ini sehingga menimbulkan kehilangan PAD dari retrinbusi PBG.

Sikap tegas itu disampaikan Paul bersama rombongan saat melakukan kunjungan ke lokasi bangunan, bermasalah di Kota Medan, Selasa (10/11/2026).

Dilatakan Paul, izinnya gudang, bangunannya bengkel. Retribusi tidak dibayar, roilennya diterabas, gang kebakaran tidak ada. Tapi bangunan itu bisa berdiri dan beroperasi begitu saja di tengah permukiman warga. Untuk itu Paul minta supaya disegel sebelum izin direvisi.

Peninjauan dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, didampingi anggota Komisi IV, Lailatul Badri dan Datuk Iskandar Muda.Turut hadir aparat kelurahan, kecamatan, Satpol PP, dan Dinas Perkimcikataru.

Terbukti dari hasil peninjauan di lapangan, Komisi IV menemukan sejumlah pelanggaran yang tidak bisa dianggap sepele. Seperti izin yang dimiliki adalah izin gudang, tapi yang dibangun dan dioperasikan adalah bengkel. Izin dan fungsi bangunan tidak sesuai.

Selain itu, bangunan juga mrlakukan pelanggaran sempadan jalan. Bangunan menyerobot ruang yang seharusnya menjadi ruang jalan dan ruang keselamatan warga.

“Kita sayangkan tidak adanya pengawasan dari Kelurahan maupun Perkim, ” sebut Paul Mei Anton Simanjuntak.

Sementara itu menurut Kepling dan aparat Kelurahan, pemilik terkesan kurang bersahabat bahkan arogan. Saat pihak Kepling dan arparat kelurahan turun pengusaha tidak menginfahkan petigas bahkan marah marah.

Pada kesempatan itu, Paul menegaskan, pengawasan kelurahan harus proaktif. Jangan menunggu warga melapor, jangan menunggu DPRD turun, baru bergerak. “Kelurahan adalah garda terdepan yang paling tahu apa yang dibangun di wilayahnya. Kalau kelurahan proaktif, bangunan bermasalah seperti ini tidak akan sempat berdiri sampai beroperasi,” tegas Paul.

Temuan yang paling mengkhawatirkan adalah tidak adanya gang kebakaran. Padahal usaha Bengkel adalah tempat yang rawan api, rawan oli, rawan las, rawan bahan mudah terbakar. Kalau tidak ada gang kebakaran, kalau terjadi kebakaran, bagaimana warga mau menyelamatkan diri? Bagaimana petugas pemadam mau masuk?,” ungkap Paul.

Diakhir kujungan Paul mendesak Satpol PP dan Perkim untuk memberikan teguran keras atau Surat Peringatan ke-3 (SP3), sebagai peringatan terakhir sebelum tindakan tegas.

Satpol PP diminta untuk segera menyegel bangunan tersebut sebelum ada revisi perizinan. Jangan dibiarkan tetap beroperasi sementara izinnya belum jelas.

Kepada pemilik harus melakukan revisi perizinan secara total, sesuai dengan fungsi sebenarnya sebagai bengkel, sesuai dengan ketentuan roilen, pajak, dan keselamatan bangunan.

“Segel dulu, baru revisi. Jangan dibalik. Jangan beroperasi dulu, izin belakangan,” tegas Paul. (lamru)