PosRoha.com | Medan, Ketua Komisi IV DPRD Medan dari PDI Perjuangan, Paul Mei Anton Simanjuntak, SH, mengajak masyarakat, terutama kader PDI Perjuangan, untuk tetap peduli menjaga kebersihan lingkungan.

Ajakan itu disampaikan Paul saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) ke-XI Tahun 2026, Produk Hukum Pemko Medan, Perda No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, di GB Josua, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Minggu (22/11/2026) siang.
Menurut Paul, agar Kota Medan terlihat indah dan bersih, masyarakat harus memulai dari lingkungannya sendiri. Tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai atau parit.
“Rutin melaksanakan gotong royong di lingkungan agar bebas sampah, dan mulai melakukan pemilahan sampah,” ajak Paul.

Dukung Program Kebersihan Pemko Medan
Selain itu, Paul juga meminta masyarakat agar mendukung program Pemko Medan terkait kebersihan.
“Kita harapkan kerja sama masyarakat dengan Pemko Medan untuk menjalankan program kebersihan,” harap Paul.
Menurutnya, kebersihan kota bukan hanya tugas pemerintah dan petugas kebersihan, melainkan tanggung jawab bersama. Jika masyarakat disiplin, Medan akan lebih sehat, indah, dan nyaman untuk ditinggali.

Warga Keluhkan Minimnya Tempat Sampah di Jl. Gaharu
Saat sosialisasi, warga juga mengeluhkan minimnya fasilitas tempat pembuangan sampah di Jl. Gaharu jalur kanan. Akibatnya, sampah selalu berserakan dan terlihat kumuh.
Menanggapi keluhan itu, Paul berjanji akan menyampaikan aspirasi warga tersebut kepada Pemko Medan, agar fasilitas tempat sampah dapat ditambah dan pengelolaan sampah di kawasan tersebut lebih tertib.
“Keluhan ini akan kita teruskan, agar tidak lagi ada sampah berserakan di Jl Gaharu,” ujar Paul.
Seperti diketahui, adapun Perda No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan Persampahan itu dilakukan perubahan pada Pasal 1, 7, 13, 14, 15, 30 dan 32. Ditetapkan di Medan 17 September 2024 oleh Walikota Medan M Bobby Afif Nasution.
Dalam perubahan itu seperti di Pasal 30 agar Camat diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis tentang pengelolaan persampahan ke Dinas paling sedikit 1 x dalam 3 bulan. Laporan itu, jumlah dan sumber sampah. Pengurangan, penanganan dan pemanfaatan serta sistem pengelolaan sampah di daerahnya.
Sementara itu dalam Perda No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan Persampahan tetap memiliki sanksi pidana seperti hukuman badan dan denda bagi perorangan maupun badan yang melanggar Perda.
Bahkan, Perda No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2015 sudah jelas disebutkan pada BAB XVI, ada ketentuan pidananya yakni pada pasal (1) berbunyi, Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
Pada ayat (2), Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Perda No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2015 ini memiliki 37 pasal dan XVII BAB.
Sedangkan pada Pasal 13 disebutkan, agar Pemko Medan diwajibkan melakukan pelatihan dan pembinaan bidang pengelolaan persampahan. (lamru)

More Stories
dr Faisal Arbie Edukasi Warga Medan Deli: “Jangan Takut Lawan RS yang Tolak Pasien BPJS”
Wali Kota Medan Tekankan Inovasi Peserta Terbaik PKP, Jangan Sekadar Dokumen
Walu Kota Medan Gratiskan PBB di Bawah Rp100 Ribu Mulai 2027, Tunggakan Lama Diskon 50 Persen