Fraksi Nasdem DPRD Medan Dukung Inovasi Direksi PUD Pasar Tingkatkan PAD

PosRoha.com | Medan, Fraksi Nasdem DPRD Kota Medan mendukung sepenuhnya kebijakan jajaran Direksi PUD Pasar Kota Medan dengan melakukan inovasi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Namun, dalam menjalankan setiap kebijakan diingatkan tidak melanggar regulasi yang ada.

“Setiap melakukan kebijakan tentu ada dampak. Maka selalu kita sarankan agar manajemen tetap melakukan kordinasi dengan pihak terkait,” ujar Ketua Fraksi DPRD Medan Afif Abdillah SE.

Pernyataan itu disampaikan Fraksi Nasdem, melalui Ketuanya Afif Abdillah didampingi Antonius Tumanggor kepada sejumlah wartawan di Medan, Selasa (14/4/2026).

“Kita sangat mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan manajemen PUD Pasar Kota Medan dalam peningkatan PAD dan perbaikan manajemen,” paparnya.

Afif menjelaskan, berbagai program dan kebijakan yang diambil oleh manajemen PUD Pasar Kota Medan diyakini berdasarkan perencanaan yang terukur disertai berbagai pertimbangan atas masuknya laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Maka itu, Fraksi Nasdem berharap seluruh kebijakan di PUD Pasar dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas dan manajemen yang baik.

“Kita yakin dengan manajamen yang baik dan profesional maka target PAD dari PUD Pasar akan tercapai. Saat ini dari 53 pasar yang kita punya, pendapatannya masih bisa dikatakan terlalu kecil dan tidak layak,” ungkapnya.

Sementara itu, Antonius Tumanggor mengatakan salah satu kebijakan dari PUD Pasar yang banyak dikritik adalah berkaitan dengan pergantian vendor untuk bekerjasama. Menurutnya, hal itu menjadi hal yang biasa namun harus tetap dikomunikasikan dengan baik dan mengedepankan prinsip keterbukaan.

“Kami meminta, merubah manajemen yang lama dan menciptakan manajemen yang baru itu harus dilakukan dengan mengedepankan komunikasi. Dirut sekarang kami yakin memang sangat ingin memperbaiki manajemen,” pungkasnya.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program, Fraksi Nasdem juga mendorong agar direksi PUD Pasar tetap berkonsultasi dengan para stakeholder terkait baik pihak kejaksaan maupun BPK. Hal ini untuk memastikan tidak ada aturan yang dilanggar berkaitan dengan kebijakan yang ditempuh. (rel/lamru)