Rajuddin Sagala Minta Tegas Tertibkan Bangunan Tanpa SIMB

PosRoha.com |Medan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, H Rajuddin Sagala minta tertibkan bangunan berdiri tanpa memiliki surat izin mendirikan bangunan (SIMB). Padahal, salah satu syarat mendirikan bangunan harus terlebih dahulu mengurus SIMB, jika tidak berarti ilegal.

“Sangat disayangkan hari gini kok masih ada ya bangunan diduga tanpa SIMB,” kata Rajuddin Sagala ketika dimintai komentarnya tentang hal tersebut di ruang kerjanya, Jumat (11/3/2022).

Menurutnya, akibat bangunan tanpa SIMB membuat kerugian besar bagi pemerintah kota (Pemko) Medan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Padahal, lanjutnya, PAD Kota Medan salah satunya bersumber dari retribusi pajak SIMB. “Jadi kalau PAD tidak meningkat berarti program Pemko Medan untuk memoles kota yang kita cintai ini menjadi terganggu. Maka dari itu, agar pembangunan Kota Medan berjalan lancar retribusi pajak SIMB dibayar,” ujarnya.

Dia juga mengimbau seluruh pengembang sebelum melakukan pembangunan terlebih dahulu mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan sebagaimana dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Wali Kota Medan (Perwal) No. 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

“Taatnya para pengembang berarti secara langsung membantu Pemko Medan dalam proses peningkatan PAD dari retribusi IMB sekaligus membantu program Pemko Medan dalam pembangunan,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan ini.

Ketika ditanya soal adanya bangunan dibeking sejumlah oknum, Wakil Ketua DPRD Kota Medan itu dengan tegas mengatakan, saat ini tidak ada istilah beking-membeking, bukan jamannya lagi. “Jika ada kedapatan bangunan dibeking laporkan ke pihak terkait. Tapi, sebelumnya disurati terlebih dahulu. Namun, bila membandel ya berikan tindakan tegas berupa pembongkaran terhadap bangunan tersebut,” tegasnya seraya menambahkan, pihaknya menginginkan Kota Medan bebas dari bangunan-bangunan tanpa SIMB.

Dia juga mengimbau kepada masyarakat Kota Medan jika menemukan adanya bangunan tanpa SIMB segera melaporkannya kepada pihak terkait untuk segera ditindak. “Kita harapkan peran masyarakat dalam masalah ini supaya program Pemko Medan untuk meningkatkan PAD terwujud,” ujarnya.

Pantauan di lapangan, bangunan diduga tanpa SIMB di Jalan Purwo Sari Kelurahan Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Jalan Pelita I Kecamatan Medan Perjuangan dan Jalan Aluminium Raya, Kecamatan Medan Deli. (rel)

========
Bobby Nasution Diminta Jangan Kesampingkan Peran Parpol dalam Menekan Pusat

PosRoha.com |Medan, Ajakan kolaborasi yang disampaikan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, SE. MM ke Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur sepertinya belum mendapat tanggapan serius.

Hal ini terungkap saat rapat Sinkronisasi Program/Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum  Tahun Anggaran (TA) 2022 di Balai Kota Medan, Kamis (10/3) kemarin dimana Boby menyinggung soal ego sektoral. Banyak pihak menilai komunikasi dengan pusat tidak mudah dilakukan sekalipun seorang memantu Presiden.

Merespon persoalan ini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan Syaiful Ramadhan menilai permasalahan selama ini yang terjadi adalah masalah komunikasi yang sepertinya belum nyambung dengan pemerintah pusat.

“Persoalan ini sudah lama, seperti dikepemimpinan Walikota Medan sebelumnya juga sama. Kita menilai ada komunikasi yang belum nyambung sehingga persoalan dari tahun ke tahun sama seperti ini. Problem ini perlu dipecahkan bersama,” kata Syaiful kepada wartawan di Medan, Jumat (11/02/2022).

Disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Medan ini, pihaknya mendukung Pemerintah Kota Medan terus menekan pusat agar memiliki kepekaan terkait persoalan di daerah seperti Sungai, Jalan Nasional, jembatan lainnya serta proyek stretegis lainnya.

“Kita sangat mendukung komunikasi ini terus diintensifkan, persoalan yang ada selama ini harus mampu terjawab sehingga persoalan di daerah bisa segera diatasi,” jelasnya.

Parpol Penting Untuk Bobby Nasution

Dalam membuka komunikasi yang tersumbat ini, Syaiful Ramadhan mengingatkan Wali Kota Medan tidak mengenyampingkan peran Partai Politik. Dalam upaya memecahkan ego sektoral ini, peran Partai Politik juga sangat penting bagi Bobby Nasution dalam menyelesaikan komunikasi dan ego sektoral yang terjadi.

“Peran partai politik dalam persoalan ini sangat besar, dimana Parpol bisa menggerakan Anggota DPR di pusat untuk bersama mendorong persoalan ini agar bisa diselesaikan,” jelasnya.

Ketika aspirasi di daerah disampaikan, perwakilan masyarakat di DPR juga bisa memberikan tekanan sehingga persoalan yang ada bisa lebih mudah diselesaikan. “Ketika aspirasi disampaikan dan menjadi pembahasan di pusat maka akan lebih mudah diselesaikan,” katanya

Seperti diketahui sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR TA 2022 yang masuk wilayah Kota Medan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang masuk Kota Medan sekitar Rp.113,4 miliar, Direktorat Jenderal Bina Marga sekitar Rp.7,2 miliar, Direktorat Jenderal Cipta Karya sekitar Rp.69 miliar, Direktorat jenderal Perumahan Rp.149 miliar.

Namun yang terjadi beberapa usulan dari Pemko Medan yang sudah dimasukkan tapi belum ditindaklanjuti. Salah satunya yang diusulkan Direktorat Jenderal Bina Marga yakni pembangunan fly over senilai Rp.250 miliar, tapi yang dianggarkan baru Rp.5,8 miliar.

Wali Kota Medan juga berharap adanya pelimpahan wewenang terhadap pembenahan beberapa alur sungai.  Salah satunya sebutnya, perbaikan dinding Sungai Denai di Jalan Seksama Gg Raja Aceh yang telah dikerjakan BWS Sumatera II. Tak lama setelah diperbaiki rusak, tapi  masih bisa dilalui warga. Tapi pasca banjir, ungkapnya, dinding sungai hancur dan warga tak dapat lagi melintas. (rel)