Gelar Sosper Kesehatan, Modesta Marpaung Beri Edukasi Pemahaman Guna Mengetahui Hak dan Tanggungjawab

PosRoha.com | Medan, Anggota DPRD Medan dari Partai Golkar, Modesta Marpaung, SKM S Keb
terus memberikan pemahaman terkait payung hukum Perda tentang Sistem Kesehatan. Melalui sosialisasi Perda Tentang Sistem Kesehatan warga akan dapat memahami hak dan tanggung jawab bagaimana pelayanan kesehatan itu seharusnya berjalan di Kota Medan.

Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan mengetahui hak dan tanggung jawabnya, sekaligus mendorong meningkatnya pelayanan kesehatan di Kota Medan.

Hal itu disampaikan Modesta Marpaung saat pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) ke XI Tahun 2026 pada sesi I, produk hukum Pemko Medan, Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jl. Pertemuan, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Minggu (8/11/2026) pagi.

Menurut Modesta, banyak warga yang belum tahu bahwa pelayanan kesehatan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah. Akibatnya, saat pelayanan tidak maksimal, warga diam. Saat haknya tidak terpenuhi, warga tidak tahu harus mengadu ke mana.

“Kalau masyarakat paham payung hukumnya, masyarakat akan tahu haknya. Kalau masyarakat tahu haknya, pelayanan kesehatan pasti akan semakin baik,” ujar Modesta.

Sosper ini bukan sekadar membacakan pasal. Sosper ini adalah upaya mencerdaskan warga, agar warga tidak hanya menjadi pasien, tapi menjadi warga yang sadar akan hak kesehatannya.

Dalam pemaparannya, Modesta menjelaskan bahwa Sistem Kesehatan Kota Medan mencakup upaya yang menyeluruh. Bukan hanya mengobati yang sakit, tapi juga menjaga yang sehat agar tetap sehat.

Mulai dari upaya promotif, upaya mengajak warga hidup sehat. Upaya preventif, upaya mencegah agar warga tidak jatuh sakit. Upaya kuratif, upaya mengobati yang sakit. Hingga upaya rehabilitatif, upaya memulihkan kesehatan warga setelah sakit.

Semua itu harus berjalan secara terpadu, agar kesehatan warga Medan tidak hanya diobati, tapi juga dijaga dan dipelihara.

Dikatakan Modesta yang saat ini sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan membidangi Kesehatan itu, warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau. Warga berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang kesehatannya. Warga berhak dilayani tanpa diskriminasi.

Di sisi lain, warga juga punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatannya sendiri, menjaga kebersihan lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan baik dan bijak.

“Pemerintah berkewajiban menyiapkan pelayanan. Warga berkewajiban menjaga kesehatan. Kalau keduanya berjalan, Medan akan semakin sehat,” tambahnya.

Kemudian Modesta Marpaung SKM S Keb melanjutkan pelaksanaan Sosialisasi Perda (Sosper) ke XI Tahun 2026 pada sesi II produk hukum Pemko Medan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jl Dorowati Lorong Rejo, Kelurahan Sidorame Barat 1, Kecamatan Medan Perjuangan, Minggu (8/11/2026) siang.

Di tempat ini, Modesta juga menyampaikan kepada warga akan pentingnya memahami Perda guna mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal. Masyarakat akan mengetahui hak dan kewajiban terkait kesehatan.

Selain itu Modesta mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga kesehatan sejak dini dengan tetap menjalankan pola makan, istirahat serta olahraga yang teratur.

Sebagaimana diketahui, adapaun Perda yang disosialisasikan yakni Perda No 4 Tahun 2012 menguraikan seperti dalam BAB II Pasal 2 yakni terciptanya tatanan kesehatan dengan melibatkan semua unsur meningkatkan kesehatan masyarakat. Mewujudkan pembangunan Kota Medan berwawasan kesehatan dan kemandirian daerah dalam bidang kesehatan.

Perda bertujuan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka serta meningkatkan akses memperoleh pelayanan masyarakat.

Maka untuk mencapai tujuan itu sebagaimana di BAB III Pasal 3, Pemko Medan harus melakukan 7 hal yakni upaya kesehatan, regulasi, pembiayaan, SDM, sedia farmasi, alat kesehatan/makanan dan manajemen informasi serta pemberdayaan kesehatan.

Pemko Medan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, adil terjangkau dan terbuka kepada masyarakat secara merata di Puskesmas sebagai tingkat pelayanan dasar.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana pada BAB VI Pasal 9 disebutkan Pemko bersama swasta harus  mewujudkan derajat kesehatan. Melakukan  pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Sedangkan masalah pembiayaan kesehatan seperti pada BAB VII Pasal 43 disebutkan Pemko berkewajiban membiayai seluruh upaya kesehatan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, adil dan terbuka serta terjangkau masyarakat. Dan di Pasal 44 dikuatkan, Pemko membiayai seluruh pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.

Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan terdiri XVI BAB dan 92 Pasal. Ditetapkan menjadi Perda yang sah di Medan 8 Maret 2012 oleh Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap diundangkan Sekretaris daerah Kota Medan Ir Syaiful Bahri.

Namun tambah Modesta, Perda ini sedang direvisi dan saat ini sedang digodok di DPRD Medan. Tujuannya agar memaksimalkan pelayanan kesehatan di Kota Medan.

Menutup sospernya, Modesta berharap, setelah sosper ini, warga di Medan Perjuangan semakin paham, semakin peduli, dan semakin berani menyampaikan aspirasi jika ada pelayanan kesehatan yang belum maksimal.

Karena bagi Modesta, Medan yang sehat dimulai dari warga yang paham. Warga yang paham akan menuntut pelayanan yang baik, dan pelayanan yang baik akan melahirkan warga yang sehat.
“Sehat itu hak. Mari kita jaga bersama,” tutup Modesta. (lamru)